Pesawat Tanpa Awak Dominasi Harteknas 2013

Pesawat tanpa Awak Hexarotor karya anak-anak ITB

Jakarta - Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Harteknas), Kemenristek menggelar pameran teknologi industri. Harteknas jatuh pada tanggal 10

Film dokumenter ingatkan perlawanan "perang kotor" Obama

Drone milik AS sedang melepaskan roket pembunuh menuju sasaran.

Sebuah film dokumenter yang diluncurkan pada Jumat (7/6) waktu setempat menggambarkan penyerangan rahasia Amerika Serikat terhadap para tersangka teror sebagai sebuah kampanye pembunuhan salah sasaran dan justru menghasilkan musuh-musuh baru serta merusak citra negara.

Melalui film berjudul "Dirty Wars: The World is a Battlefield", jurnalis Jeremy Scahill mengutuk "pembunuhan bertarget" atas milisi terkait Al-Qaida dalam sebuah serangan peluru kendali dan penyerbuan malam hari berdasarkan perintah sebagai sesuatu yang menyenangkan, sebuah negara perang permanen yang "lepas kendali".

Film tersebut berupaya menyoroti operasi yang berlangsung di bawah bayangan semenjak serangan 11 September 2011 (kerap dikenal sebagai peristiwa 9/11), dengan berfokus pada penumpasan warga sipil di Afghanistan dan Yaman.

Film dokumenter itu menceritakan serangan gagal yang dilakukan pasukan operasi khusus di desa Gardez, Afghanistan, yang menewaskan lima orang termasuk dua perempuan hamil.

Film itu juga menyisipkan rekaman video pribadi yang diambil oleh keluarga Afghanistan, menampilkan sebuah acara kumpul-kumpul diselingi tari-tarian dan tawa hanya beberapa menit sebelum orang-orang terdekat mereka dihujani peluru panas.

Salah seorang korbannya belakangan diketahui sebagi seorang polisi Afghanistan yang dilatih oleh AS.

Para penghuni desa lantas murka, bersumpah memerangi komandan berjenggot yang mereka sebut sebagai "Taliban Amerika".

"Apabila orang Amerika melakukan ini lagi, kami siap menumpahkan darah untuk memerangi mereka," kata salah seorang warga Afghanistan.

Kabar tentang serangan tersebut tersebar namun pasukan AS bersikeras korban mereka adalah anggota Taliban, sebelum akhirnya meminta maaf untuk kesalahan tragis tersebut.

Dalam sebuah wawancara Scahill mengatakan operasi rahasia semacam itu kontraproduktif dan salah secara moral, menimbulkan lebih banyak sikap anti-Amerika.

"Saya mendapati kesimpulan setelah beberapa tahun melakukan pekerjaan ini, bahwa kita (AS) menciptakan lebih banyak musuh baru ketimbang menumpas teroris yang sesungguhnya," kata Scahill, yang juga sempat menulis buku tentang perusahaan penyedia jasa keamanan privat penuh skandal, Blackwater.

Anak-anak yang tewas dan terluka parah oleh serangan Drone AS di Yaman dan Pakistan. Korban sipil terus berjatuhan oleh serangan demi serangan robot-robot pembunuh milik AS, atas nama pembasmian terorisme. Jika melihat seperti ini, saya jadi ragu, siapakah teroris sebenarnya ? AS ataukah rakyat Pakistan, Afganistan, Yaman, Irak, yang tak berdosa  yang menderita jadi korban ? Kapankah kejahatan keji seperti ini akan berakhir ? 

"Tujuan film ini bukan untuk mengarahkan bagaimana orang berpikir tentang hal semacam ini (operasi khusus), tetapi menyajikan narasi berbeda dibandingkan yang biasa didengar lewat televisi," ujarnya dikutip AFP. (AntaraNews).

Sedih rasanya menyaksikan kerusakan demi kerusakan akibat perbuatan negara adidaya AS dan sekutunya NATO di hampir seluruh penjuru negara-negara muslim. Perlakuan semena-mena seperti ini
hanya akan menebarkan kebencian dan aksi perlawanan-perlawanan baru. 

Shakira, seorang bocah perempuan Pakistan, menderita cacat seumur hidup di bagian wajahnya akibat serangan Drone AS. Ada puluhan bahkan ribuan korban lain yang tak kalah parahnya sebagai korban akibat peperangan permanen yang didengungkan oleh AS bersama sekutunya, NATO.   

Pesawat Tanpa Awak, Kini Sebesar Nyamuk

Mosquito MAV. Gambar: networkworld.com

Kemajuan teknologi semikonduktor telah memungkinkan manusia menyederhanakan ukuran fisik perangkat komputer dari sebesar almari pakaian menjadi hanya sebesar coin uang logam. Kemajuan yang sangat revolusioner ini dipicu oleh penemuan teknologi semikonduktor yang sangat spektakuler, sehingga perangkat teknologi pintar semakin lama semakin kecil dengan kemampuan yang semakin hebat. 

Sejauh mana Indonesia menguasai teknologi semikonduktor ini ? Beberapa waktu yang lalu penulis pernah mem-posting artikel berjudul "Indonesia sanggup membangun industri semikonduktor". Jika Indonesia mampu membangun industri teknologi tinggi semikonduktor ini sendiri secara mandiri, maka ke depan kita akan sanggup membangun sistem pertahanan yang kuat yang ditopang oleh penguasaan teknologi tinggi ini untuk menciptakan alat-alaty canggih mikro untuk berbagai tujuan seperti untuk mata-mata (surveillance), sistem radar, pembuatan sistem avionik dan sistem sensor pesawat, dan lain-lain. Bahkan mungkin kita juga mampu membuat drone mikro (PUNA mikro) yang bisa disusupkan ke wilayah-wilayah hutan untuk mengawasi OPM, atau di perbatasan dan bahkan di pusat kota.  

Sekarang ini telah tercipta drone mikro sebesar nyamuk dan secara fisik menyerupai nyamuk. Nyamuk ini bukan nyamuk biasa. Ini adalah Mosquito Micro Air Vechile (MAV), yang merupakan jenis Unmanned Aerial Vehicles (UAV). Jika saya sederhanakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, nyamuk ini adalah robot yang bisa terbang, yang masuk dalam kelompok pesawat terbang tanpa awak berukuran mikro. Pesawat terbang tanpa awak berukuran lebih besar yang sering kita dengar disebut-sebut, adalah Drone.

Mosquito MAV adalah salah satu dari Cyborg Insect Drones yang telah dikembangkan, dimana sebelumnya MAV yang berukuran lebih besar, seukuran lalat diperkenalkan oleh US Air Force pada tahun 2007.

.

Micro Drone. Gambar : networkworld.com

.

Unmaned Aerial Vehicles, sebagaimana namanya, adalah peralatan pesawat tanpa awak yang digunakan untuk mendukung kerja angkatan bersenjata. Biasanya dilengkapi dengan camera, microphone dan senjata.

Mosquito Drone pada gambar pertama, memiliki jarum suntik yang dapat mengambil sample DNA, secara bersamaan menyuntikkan RFID-chip (Radio Frequency Identification) ke dalam tubuh manusia. RFID adalah perangkat yang menggunakan frekwensi radio untuk mentransfer data, mengidentifikasi dan melacak objek. Jadi, sekali tubuh anda ditanami RFID, maka keberadaan anda dapat dipantau dari mana saja.

Dengan kemampuan mengambil sampel DNA dan menyuntik, maka micro drone dapat digunakan sebagai biological weapon.

Pengendalian jarak jauh micro drone juga dapat dilakukan dengan baik. Micro drone mampu terbang dengan berbagai formasi, dan dapat diterbangkan di medan yang sulit, tanpa bertabrakan atau menabrak objek rintangan. Perhatikan video berikut ini.

Ini inovasi yang mengagumkan. Jika diterapkan di bidang militer, teknologi ini bisa menjadi ancaman yang sangat serius dalam mengatasi mata-mata musuh. Teknologi ini bisa sangat berbahaya, tapi juga mengagumkan.  

Dan yang ini adalah pesawat Nano yang lain : 

Indonesia Terus Bangun Industri Pertahanan

Beragam cerita pahit dimasa lalu telah menjadi pijakan pemerintah untuk menata kembali industri pertahanan nasional. Bisa dikatakan pemerintah kita sudah kapok dengan tingginya ketergantungan alutsista asing. Langkah ini juga seolah menjadi kilas balik niat tulus pemerintah untuk tak mengulang kesalahan yang sama dimasa lalu. Satu tujuan besar dan amat penting kemudian ditetapkan. Tujuan itu apalagi jika bukan untuk menuju kemandirian pembuatan alutsista yang mampu mendukung kebutuhan alutsista TNI.

Upaya bangkit itu mulai terlihat dalam beberapa tahun ini. Pemerintah mulai serius membangun industri pertahanan dalam negeri. Banyak cara dilakukan untuk membuat industri ini mekar kembali, mulai dari kerjasama produksi (joint production), lisensi, hingga membuat alutsista dengan kemampuan sendiri. Selain itu dengan adanya komitmen untuk mengutamakan pengadaan alutsista produksi industri dalam negeri akan dapat memacu perkembangan industri, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan penguasaan. Komitmen pemerintah tersebut disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 Beserta Nota Keuangannya di Depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, tanggal 16 Agustus 2011.

Buah dari hasil kerja keras ini bisa dilihat dari kondisi industri pertahanan yang mulai mengalami kemajuan berarti. Hal ini bisa ditengok dari makin menjamurnya produk alutsista buatan industri pertahanan dalam negeri. Alutsista yang muncul tak hanya terbatas pada alutsista matra udara, tetapi juga diikuti dengan kemunculan alutsista matra darat dan laut,k yang juga tak kalah seru meramaikan kebangkitan alutsista buatan dalam negeri.

Kementerian Pertahanan sebagai institusi yang berkewenangan menyelenggara-kan fungsi pembinaan potensi nasional dalam upaya mendukung pertahanan negara, berkewajiban untuk memberdayakan seluruh potensi yang ada, salah satu di dalamnya adalah “Pemberdayaan Industri Strategis Pertahanan”. Industri strategis pertahanan dibangun untuk kepentingan orang banyak untuk memenuhi kebutuhan pertahanan yang menyangkut kedaulatan negara. Industri pertahanan mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pertahanan sehingga perlu didorong dan ditumbuhkembangkan agar mampu memenuhi kebutuhan peralatan yang mendukung pertahanan.

Indonesia mempunyai rencana strategis untuk membangun industri pertahanan, namun yang terpenting komitmen yang kuat untuk membangun dan mewujudkan rencana tersebut, yaitu memanfaatkan industri pertahanan dalam negeri untuk sistem pertahanan militer. Untuk itu guna mendorong peningkatan produksi industri pertahanan dalam negeri melalui kebijakan yang makro, pemerintah membentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). KKIP terdiri dari Menteri Pertahanan, Meneg BUMN, Wakil Menteri Pertahanan. Panglima TNI, Kapolri, Menteri Perindustrian, dan Menristek. Salah satu yang menjadi tugas pokok adalah membangun industri pertahanan dengan mengutamakan produksi dalam negeri sesuai dengan tingkat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi bangsa.

Sejak digelarnya Sidang Pleno Perdana awal 2011 lalu hingga Sidang Pleno yang keempat (November 2011). KKIP telah menetapkan beberapa kebijakan strategis, di antaranya penetapan alutsista, memverifikasi kemampuan industri pertahanan, revitalisasi manajemen industri pertahanan BUMNIP dan proses pengadaan Alutsista. Pada tanggal 6 Maret 2012, KKIP mengadakan sidang kelimanya. Tujuan dan agenda sidang tersebut adalah melakukan refleksi dan memproyeksikan tugas-tugas/program KKIP ke depan dengan dua agenda utama, yaitu Kemajuan Kerja KKIP TA. 2011  dan Sasaran Kerja yang akan dicapai pada TA.2012. Hasil sidang Kelima KKIP menghasilkan beberapa poin, sebagai berikut:

a. Menhan menekankan bahwa tugas-tugas/program KKIP untuk penguasaan teknologi pertahanan, membangun dan memperkuat industri pertahanan dalam rangka mewujudkan kemandirian pemenuhan alutsista TNI dan almatsus Polri agar senantiasa selaras/sejalan dengan Master Plan Revitalisasi Industri Pertahanan dan Grand Strategy KKIP.

b. Kerangka pokok/program kerja lima tahunan (2010 s.d 2014) KKIP sebagai berikut:

  1) Penyiapan Regulasi Industri Pertahanan,

  2) Penetapan Kebijakan Nasional Dalam Rangka Stabilisasi dan Optimalisasi Industri
          Pertahanan,

  3) Formulasi dan Penetapan Program Kerja KKIP,

4) Penyiapan Produk/Industri Pertahanan Masa Depan (New Future Products/Defence
          Industry).

c. Hasil diskusi dari penyampaian Laporan Kemajuan Kerja KKIP TA. 2011 dan Sasaran Kerja KKIP TA. 2012, sebagai berikut;

  1) Dalam hal upaya pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI dan Almatsus Polri melalui BUMNIP, Kementerian BUMN akan menggalang kesepakatan dengan BUMNIP dan akan membenahi manajemen BUMNIP termasuk menjembatani adanya pinjaman oleh Perbankan Nasional agar BUMNIP dapat bekerja sebelum dana/anggaran riil dari belanja Kemhan/TNI didapatkan. Dengan langkah ini diharapkan BUMNIP benar-benar siap memenuhi pesanan secara tepat waktu dan tepat kualitas.

  2) Menanggapi peran konsultan dalam program Transfer of Technology, Kemenristek menyarankan agar memperioritaskan penggunaan konsultan dalam negeri yang dalam hal ini bisa memberdayakan BPPT, mengingat BPPT juga selama ini mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam audit teknologi.

  3) Pemerintah RI telah melakukan negosiasi akhir penjualan Panser APC 6X6 ANOA ke Malaysia sebanyak 32 Unit senilai total 40 juta dollar AS. Malaysia meminta pihak Indonesia melakukan imbal beli (counter trade/offset) dengan produk militer atau produk komersil Malaysia senilai 15 juta dollar AS. Untuk menindaklanjutinya, PT. Pindad diminta melakukan koordinasi dengan kementerian terkait dan dengan Tim Pokja atau Tim Asisten KKIP dan tetap melaporkan hasilnya kepada KKIP.

  4) Menanggapi tentang trade off terkait produk yang akan dibeli oleh Malaysia, Kementerian BUMN menyarankan agar sedapat mungkin tidak mengganggu program unggulan yang akan dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian.

  5) Perihal penyiapan produk masa depan (new future products), Panglima TNI menyarankan untuk memasukkan peralatan sensor (sensor systems) untuk sistem senjata terpadu (SST) kapal selam.

  6) Panglima TNI menekankan tentang perlunya regulasi yang mengatur tentang produsen dalam negeri yang memiliki kemampuan memproduksi barang militer yang sama/sejenis seperti helm, rompi dan payung udara.

  7) Menanggapi tentang produk Unmanned Aerial Vehicle (UAV) yang dihasilkan oleh industri dalam negeri dan akan dijadikan komoditi ekspor keluar negeri, Kapolri menekankan tentang perlunya regulasi yang mengatur tentang perizinan produksi, ekspor maupun impor.

  8) Wamenhan menekankan bahwa tugas KKIP selain melaksanakan pembinaan dan percepatan revitalisasi BUMNIP, KKIP perlu juga fokus terhadap pembinaan BUMS industri pertahanan dalam negeri sebagai bagian dari upaya percepatan secara menyeluruh terhadap pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI dan Almatsus Polri.

  9) Kementerian Perindustrian telah menyiapkan dan menyusun kajian teknis tentang konsep pembangunan industri Propellant dalam negeri yang perlu tindak lanjut dan persetujuan/keputusan KKIP.

Dilihat dari hasil sidang kelima KKIP tersebut dapat kita lihat bahwa Indonesia sedang mendorong, membangun dan mengembangkan  industri pertahanan yang lebih baik di masa mendatang. Untuk itu maka yang harus dilakukan ke depannya adalah:

a. Setiap kebijakan yang telah ditetapkan harus benar-benar diimplementasikan dalam bentuk program kerja yang lebih terencana, terukur, terkoordinir dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Penting adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan supervisi pada pelaksanaan pencapaian sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan sesuai masterplan revitalisasi industri pertahanan tahun 2010-2014.

c. Diperlukan kesamaan pola pikir, pola sikap dan pola tindak dari semua pemangku kepentingan dalam rangka memberdayakan industri pertahanan dalam negeri.

d. Perlu adanya sosialisasi kebijakan nasional secara terus menerus dan dijadikan pedoman oleh pejabat perumus kebijakan pada tingkat kementerian/lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan kalangan industri dalam rangka merealisasikan proses revitalisasi, membangun dan memberdayakan industri pertahanan dalam negeri sesuai fungsi dan tugasnya masing-masing.

Revitalisasi industri pertahanan nasional yang sudah diinisiasi pemerintah tampaknya tidak boleh hanya dianggap sebagai proyek nasional semata. Tumbuh kembangnya industri pertahanan sebuah negara membutuhkan komitmen yang kuat serta kepemimpinan yang konsisten dan berkesinambungan.(Deputi Politik, Hukum, dan Keamanan, Setkab)

Kapal Induk dan Pesawat Nir Awak X-47B: Indonesia Akan Mampu Membuat Sendiri Nanti.

Pesawat tempur nir awak X-47B lepas landas dari Kapal Induk dalam percobaan beberapa waktu lalu

Keberhasilan Angkatan Laut AS dalam uji coba lepas landas pesawat tempur tanpa awak X-47B dari kapal induk beberapa waktu lalu adalah awal baru dimulainya sistem pertahanan AL di dunia. Keberhasilan itu merupakan kemajuan tidak saja bagi AS, namun juga mampu memberi inspirasi untuk membangun peralatan tempur yang sama bagi negara-negara lain seperti Rusia dan Cina. Tak terkecuali, sang macan yang baru tumbuh di Asia : Indonesia. 

Jangan dulu memandang rendah negara kita ini dengan segala macam kemampuannya untuk sejajar dengan negara-negara maju. Indonesia adalah anak macan, bukan anak ayam yang baru tumbuh. 

Enam puluh delapan tahun yang lalu, Indonesia baru merdeka dan kita hanya memiliki satu atau dua teknolog yang belum bisa membuat alat tempur apapun. Belanda melarang kaum pribumi untuk sekolah walau hanya di tingkat SD sekalipun kecuali mereka yang anak raja atau Bupati atau keturunan Timur asing seperti orang-orang Cina. Para warga pribumi tidak diberi kesempatan untuk sekolah, dibiarkan buta huruf, hidup dalam kemelaratan dan keterbelakangan. Tahun 1945, hampir 99,99 % warga pribumi Indonesia tidak mampu membeli sekilo beras atau sehelai baju. Mereka makan gaplek (singkong yang dikeringkan) setiap hari dan memakai baju dari bahan karung goni yang penuh dengan kutu. Kebodohan dan kemiskinan ada di mana-mana, mulai dari Aceh hingga Merauke, akibat dari penjajahan dan penindasan yang sangat lama.

Makan nasi adalah kemewahan saat itu, dan makan sebutir telur adalah hal yang hampir-hampir tidak mungkin. Kemiskinan melanda nusantara di mana-mana akibat penjajahan. Sedangkan orang Indonesia keturunan Tionghoa memperoleh keistimewaan yang tidak didapat oleh kaum pribumi, yakni mereka punya akses sekolah sampai perguruan tinggi, makan enak bergizi, diperbolehkan memiliki usaha sendiri dan bahkan menjabat beberapa posisi pemerintahan di tingkat atas. Ini adalah politik Belanda untuk memecah belah Indonesia dengan politik busuk mereka, devide et impera : pecah belah mereka niscaya mereka akan lemah. Itulah sebabnya para keturunan Tionghoa memiliki kemajuan ekonomi yang lebih dibandingkan kaum pribumi, karena perbedaan akses baik di bidang pendidikan, ekonomi, maupun kekuasaan telah tertinggal selama 350 tahun lebih.

Selama 350 tahun orang-orang pribumi Indonesia hidup dibawah telapak kaki Belanda, diinjak-injak, dipandang tak lebih dari orang-orang bermuka hitam yang hanya pantas untuk diludahi, diperlakukan sebagai warga kelas 3 (warga kelas 1 adalah orang-orang kulit putih, warga kelas 2 adalah keturunan  timur asing seperti orang-orang Cina) dibuat miskin dan bodoh. Secara mental, kita telah dirusak : dikondisikan sedemikian rupa sehingga hidup dalam suasana inferior, tidak memiliki kepercayaan diri, merasa tak mampu dan dibiarkan secara sengaja hidup terbelakang.

Beberapa pemuda Indonesia yang kurus kurang gizi, tak bersenjata, ditodong
senjata oleh serdadu Belanda yang gemuk-gemuk. Perampok (penjajah adalah
perampok) lebih gemuk dari pada yang dirampok. Serdadu Belanda itu berpose
sambil tersenyum di atas raut wajah getir para pemuda pribumi yang mereka
tangkap sebelum akhirnya dibunuh dengan kejam. Ini adalah foto bernada
penghinaan terhadap rakyat Indonesia, arogan, rasialis, dan sangat menjijikkan.
Tentu saja foto ini mereka buat secara sengaja dengan pesan implisit : "lihatlah
monyet-monyet bodoh ini meletakkan tangannya di atas kepala di antara malaikat
kulit putih Eropa yang gagah'. Betapa rendah moral serdadu penjajah itu. Tidak
di Indonesia, di Irak, di Afganistan, di mana-mana tabiat penjajah selalu sama : bengis,
kejam, dan tak tahu malu. Enam puluh lima tahun berlalu, saat ini skala ekonomi
Indonesia mengalahkan Belanda sejak tiga tahun yang lalu. Jika mereka datang ke
sini lagi dengan kapal perang, detik ini juga Indonesia sanggup melumat The Dutch
sampai menjadi bubur.

Tentu saja mental inlander ini tidak mudah hilang begitu saja, sementara kita menyaksikan mereka yang lebih dulu mulai, melesat jauh di depan. Orang-orang pribumi mulai menunjukkan kemampuannya sedikit demi sedikit setelah kesempatan itu datang. Lahirlah pengusaha-penguasaha baik kecil, sedang, maupun besar dari kalangan pribumi untuk mengejar saudara-saudara mereka keturunan Tionghoa yang telah 'mencuri start', di-anak-emaskan Belanda selama 350 tahun lebih dulu.

Kita tidak hendak membenci orang-orang Indonesia keturunan Tionghoa, namun sejarah masa lalu hendaknya dipahami bahwa warga Indonesia pribumi perlu proteksi sampai mereka menjadi sejajar dengan warga lainnya karena 'start' nya pun tidak sama. Penulis setuju dengan cara Malaysia dalam memberi kesempatan kaum pribumi tumbuh lebih kuat lebih dulu, baru dibiarkan untuk berkompetisi secara adil. 

Secara logika, jika dalam perlombaan marathon Jakarta-Surabaya kaum pribumi harus mulai dengan berlari di atas dua kaki sendiri dari Lebak Bulus sementara kaum Tionghoa sudah mencuri start dari Solo dan mereka diperbolehkan naik motor, apakah perlombaan itu adil ? 

Tidakkah lebih adil jika kaum pribumi diberi fasilitas lebih dahulu untuk mengejar ketertinggalannya hingga ke Solo, baru mereka sama-sama berlari dari start yang sama dan dengan cara yang sama pula menuju garis finish di Surabaya ? 

  

Baiklah, kita kembali ke pembahasan kita. 

Enam puluh delapan tahun adalah usia yang masih sangat muda untuk sebuah negara. Tahun 1945 kita hanya punya segelintir insinyur yang hanya tahu cara kerja mesin uap. Namun empat puluh tahun kemudian, siapa sangka, kita mampu membuat peswat dan kapal perang sendiri. Kita juga bisa membuat roket dan satelit sendiri. 

Jika AS mampu melepas landaskan pesawat nir awak X-47B dari kapal induk mereka setelah 250 tahun lebih dulu merdeka, maka, 250 tahun dari sekarang, percayakah Anda, Indonesia tidak akan mampu membuat peralatan yang sama ? 

Saya kira tidak, kita tidak butuh waktu 250 tahun lagi untuk mampu membuat hal yang sama. Kita, mungkin saja, hanya butuh waktu kurang dari 70 tahun untuk mencapainya. Bahkan bisa lebih cepat lagi.

Pesawat nir awak X-47B ini lepas landas dari kapal induk setelah dilepas dengan ketapel dari dek kapal induk pada hari Selasa, minggu lalu. Pesawat, yang merupakan Unmanned Combat Aerials System (UCAS), terbang dari dek kapal induk USS George H.W. Bush, lalu melakukan pendaratan di dek kapal induk itu lagi dan lepas landas lagi secara berulangkali sebelum akhirnya terbang ke pangkalan terdekat di daratan. 

X-47B adalah pesawat demonstrator, pesawat nir awak modern pertama dengan sayap-tetap (fixed-wing), sebelum akhirnya dibuat pesawat yang memiliki kemampuan lepas landas dan mendarat secara penuh di kapal induk. 

Ke depan, X-47B diharapkan akan mampu berperan sebagai jet tempur otonom (Unmanned Carrier Launched Airborne Surveillance and Strike system, or UCLASS) untuk angkatan laut AS. Aspek yang perlu dibenahi adalah tingkat keakurasian dari GPS dan teknologi navigasi baik di pesawat nir awak itu sendiri maupun di kapal induknya. Hal tersulit adalah melakukan kalibrasi teknologi GPS hingga ke tingkat ketelitian sampai sekecil-kecilnya dari sistem kendali di peswat induk dan di pesawat itu sendiri. Perhatikan video di bawah ini.

Di dalam video di atas terlihat bahwa pesawat X-47B sempat dua kali terbang melintasi kapal untuk mendekati landasan sebelum akhirnya dua kali menyentuh landasan dek dan melaluinya.  Pendekatan pendaratan adalah hal yang tersulit.  Mendekati landasan yang amat pendek di atas kapal induk, melaluinya, dan lepas landas lagi saat gagal berhenti mendarat. Seperti pilot sedang melakukan latihan pendaratan. Di atas geladak kapal induk, manuver sangat signifikan menentukan, lepas landas secara cepat, jika mereka gagal menyentuh kabel penahan di dek kapal induk saat mendarat.  

Dua kali penerbangan di atas kapal bukan sekedar untuk pertunjukan, melainkan bagian penting dan menarik dari video tersebut tentang upaya pendekatan pendaratan secara benar. Dalam dua kali percobaan mendekati dek di mana X-47B tidak menyentuh landasan, pada dasarnya adalah latihan bagi staf sinyal pendaratan (Landing Signal Officer) dalam penerbangan di atas dek dan bagi pesawat itu sendiri dalam memutuskan pendaratan aman/belum. Ini bisa terjadi lantaran dek terlihat belum aman (seseorang atau kendaraan sedang ada di atas area landing, misalnya) atau karena komputer yang ada pada pesawat nir awak X-47B masih mendeteksi sesuatu yang belum beres  di jalur pesawat atau sudut pendekatan dan kecepatan yang belum pas.

Dengan kata lain, dua kali penerbangan adalah test kemampuan bagi kapal induk dan pesawat itu sendiri dalam berbagi data yang super cepat itu dalam sistem secara keseluruhan. 

Momen-momen sentuhan antara pesawat dan kapal serta tinggal landasnya UAV menunjukkan sistem telah bekerja secara spektakuler, meletakkan X-47B di atas dek dan kemudian mengirimkan kembali terbang ke atas udara hingga manuver selesai. Pihak AL masih perlu mensertifikasi kapabilitas pendaratan dalam simulator yang identik datanya (terrestrial carrier simulator) dengan percobaan tersebut di stasiun terdekat,  Markas Angkatan Laut Patuxent River di Maryland’s Chesapeake Bay. Masih banyak hal yang harus disempurnakan agar pesawat itu mampu menjalankan misinya sebagaimana yang dikehendaki. 

Ke depan, perkiraan saya, pertarungan antar drone antara satu negara dengan negara lainnya bukan pada saling tembak antara satu UAV dengan UAV lainnya, melainkan antar programmer di depan monitor dengan programmer musuh di monitor komputer lainnya seperti layaknya permainan Games Online. Mengapa ?

Semenjak kejadian penyusupan virus komputer di dalam 'otak' drone milik AS beberapa waktu yang lalu, membuat orang berpikir : drone bisa direbut kendalinya oleh musuh dengan menggunakan malware canggih. Jadi ketika Indonesia misalnya, bisa merebut kendali atas drone-drone AS dengan memperdayakan progrtammer handal kita, maka para pengendali kita akan mampu megarahkan drone AS itu untuk menembaki kapal mereka sendiri. 

Bagaimana dengan Indonesia ?

Seperti yang penulis katakan di atas, Indonesia punya potensi untuk maju. Beberapa teknologi yang harus dikuasai Indonesia agar bisa membuat kapal induk setara dengan kapal induk George HW Bush dan pesawat nir awak secanggih X-47B adalah :

1. Pengembangan galangan kapal PT PAL dan kapasitas pabrik untuk membuat kapal yang lebih besar, sekelas kapal induk. Ini berarti PT PAL harus memperbaiki manajemen agar lebih efektif dan efisien secara keseluruhan, memperkuat R & D dan memperluas pasar untuk meningkatkan order proyek di luar proyek dari Dephankam.

2. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi software untuk Sistem informasi seperti programmer, ahli-ahli semikonduktor, dan penerbangan.

3. Meningkatkan kemampuan peneliti dan ahli di bidang satelit dan radar.

4. Meningkatkan kemampuan PT DI agar bisa mengembangkan teknologi pesawat nir awak bersama dengan BPPT.

5. Secara keseluruhan, pemerintah harus memperbaiki manajemen perusahaan BUMN di bawah BPIS agar bisa berlari lebih cepat dan tanggap pada perubahan dan perkembangan teknologi di luar negeri.

6. Dan yang terakhir, satu hal musuh terbesar kemajaun yang harus dibantai habis-habisan : korupsi ! Korupsi adalah musuh utama Indonesia, bukan Malaysia,  Philipina, Thailand dan semacamnya. Jangan dikira korupsi itu murni karena orang-orang Indonesia saja. Korupsi terjadi karena lobby-lobby agen CIA untuk meng-goal-kan UU Migas, USAID yang menggelontorkan dana milyaran dollar untuk membantu mendanai penyusunan UU Migas dan mineral lewat kamuflase pelatihan orang-orang ESDM dan stake holder yang lain.  

Ini analog dengan pengembangan mobil listrik nasional. Saat Bosch, perusahaan asal Jerman mengatakan bahwa Indonesia masih butuh 20 tahun lagi untuk bisa mengembangkan mobil listrik yang siap dipasarkan.

Dahlan Iskan dan Kemenristek tidak percaya ucapan orang-orang Bosch itu, dan tidak mau tahu omongan orang asing yang melemahkan. Pak Dahlan dan Kemenristek jalan saja, "just do it", kerjakan saja .... maka terwujudlah dalam waktu kurang dari 1 tahun bus listrik Elvina untuk melayani trayek umum di Yogyakarta. Sekali lagi penulis ulangi, kurang dari 1 tahun ! Bus ini akan dijadikan kendaraan umum untuk melayanai masyarakat Yogya yang bergerak dalam satu jalur antara dua titik, sambil terus dibenahi kekuarangannya, dan disempurnakan dari waktu ke waktu sebelum akhirnya siap untuk diproduksi secara besar-besaran.

Ya, begitulah seharusnya kita bekerja. Just Do it ! Tidak usah pedulikan kritikan dan omongan orang asing yang menyurutkan langkah kita, men-demotivasi diri kita, dan hendaknya kita selalu optimis. Bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar dengan lebih dahulu memperbaiki mental buruk mudah menyerah, pesimis, dan melemahkan diri sendiri. Cukup sudah kita diinjak-injak oleh Belanda selama berabad-abad, dan kita coba menatap ke depan bahwa kita mampu menjadi bangsa yang kuat dan hebat. Penguasaan teknologi maju bukan hak eksklusif bangsa kulit putih semata, melainkan hak semua bangsa di dunia tanpa kecuali, termasuk bangsa Indonesia.

Beginilah cara serdadu Belanda melakukan interogasi. Mereka memukul sekeras-kerasnya kepala pemuda Indonesia dengan popor senjata jika tidak memberi keterangan sebagaimana yang mereka harapkan. Pemuda yang lain dibiarkan menyaksikan dengan kepala sendiri, penyiksaan atas temannya ini, agar bisa melihat bahwa mereka (pemuda indonesia) bisa mengalami nasib yang sama dengan temannya itu jika tidak 'bekerja sama'. Di masa generasi sekarang, Belanda menganggap negara mereka lebih suci dari Indonesia karena mereka sendiri (orang-orang Belanda di masa kini) merasa lebih bermoral, lebih humanis, dan lebih menghormati HAM ketimbang bangsa kita. Mereka dengan sangat cepat melupakan dosa-dosa masa lalu dan tak pernah minta maaf secara resmi pada Indonesia.

RI Siap Produksi Pesawat Pengintai Tanpa Awak

PUNA Wulung

Menyusul rencana memproduksi pesawat pengintai tak berawak, Kementerian Pertahanan RI menyatakan semua pesawat itu tidak bersenjata. Meski begitu, Kementrian Pertahanan Indonesia mengatakan sudah punya  rencana jangka panjang untuk mempersenjatai model yang bisa menembakkan misil atau menjatuhkan bom-bom.

Seperti diungkap Samudro, Direktur Badan Penerapan Riset dan Teknologi yang ikut merancang prototype itu, pesawat pengintai tak berawak Wulung mengirim video langsung  kepada stasiun-stasiun  pengendali di darat tapi hanya bisa terbang sampai empat jam dan sejauh 73 kilometer dari pusat pengendaliannya di darat.

Sebagai perbandingan, beberapa pesawat pengintai Amerika bisa terbang lebih dari satu hari tanpa mengisi bahan bakar dan bisa dikendalikan lewat satelit dari jarak ribuan kilometer jauhnya.
Dengan teknologi canggih dan didukung infrastruktur rumit, pesawat pengintai tak berawak yang bersenjata telah menjadi bentuk alat perang baru yang sangat modern, seperti dilansir situs voa.

Dalam upaya menyaingi kemampuan senjata global, pembuatan pesawat pengintai Indonesia harus dimulai dari sekarang. Tidak masalah jika harus dimulai dari jangkauan puluhan kilometer dahulu karena lama kelamaan bisa ditingkatkan dengan jangkauan yang jauh lebih besar. BPPT bisa menjadi semacam litbang untuk merekayasa pesawat tanpa awak yang lebih canggih yang dikendalikan dengan menggunakan satelit. Sementara LAPAN sedang mengembangkan satelit sendiri untuk diluncurkan dengan roket milik sendiri nanti, pesawat tanpa awak Indonesia bisa siap untuk mengudara dengan jangkauan ribuan kilometer.

Yang penting titik awal itu telah kita mulai dan perjalanan jauh sedang dilaksanakan. Jika negara-negara lain terutama angkatan bersenjata  negara-negara besar menggunakan beberapa jenis pesawat pengintai tak berawak yang dibeli dari pemasok utama seperti Israel dan Amerika, I
Indonesia bisa saja membeli dari AS untuk dipreteli / dipelajari jika AS mau menjualnya ke Indonesia. Tapi jika mereka tidak bersedia, mau tidak mau Indonesia harus melakukan pengembangan sendiri ke depan.

Perjalanan panjang ribuan kilometer selalu dimulai dari satu langkah awal. Yang penting Indonesia harus konsisten dengan rencana itu, dan jangan pedulikan kritikan orang-orang yang hanya pintar melontarkan cemoohan.

Tantangan Ke depan

Tantangan pengembangan ke depan dari sisi teknis adalah Indonesia belum pernah meluncurkan satelit sendiri dengan menggunakan roket milik sendiri.  LAPAN memperkirakan lima tahun lagi Indonesia sudah bisa membuat roket pembawa satelit ke luar angkasa, sementara satelitnya sendiri sejauh ini LAPAN sudah mampu membuatnya atas bantuan Jerman.

Namun LAPAN tampaknya sedang mengembangkan satelit yang lebih canggih untuk keperluan pengintaian, dengan teknologi yang lebih rumit dari pada teknologi satelit untuk pengamatan cuaca dan sistem komunikasi.

Jika sudah pada tahap itu, tampaknya BPPT dan konsorsium tidak akan mengalami kesulitan untuk mengembangkan pesawat tanpa awak itu hingga mampu terbang ribuan kilometer. PT DI tentunya juga sudah mulai memikirkan bagaimana pesawat itu bisa terbang selama berhari-hari dari sisi bahan bakarnya. Bersama LEN, sangat mungkin konsorsium mampu menghasilkan pesawat terbang bertenaga surya atau dengan bahan bakar lainnya.

Tantangan yang lain adalah dari segi pengembangan software dari pesawat tanpa awak tersebut. Konsorsium BPPT, PT DI, LAPAN, dan PT LEN perlu menggandeng ITB atau UI atau ITS untuk mengembangkan perangkat lunak yang sesuai dengan tujuan. Indonesia memiliki ribuan programmer handal yang mampu mewujudkan rencana itu yang tersebar di berbagai perguruan tinggi di dalam negeri maupun di luar negeri.

Jika konsorsium mau mengikuti langkah Dahlan Iskan dalam merekrut orang-orang Indonesia terbaik dari seluruh dunia, maka itu akan bisa mempercepat langkah itu. Penulis pernah membaca di Jawa Pos ada seorang ahli RADAR Indonesia yang bekerja di pusat pengembangan RADAR NATO di Eropa, dan dia adalah pakarnya di sana. Indonesia perlu memanggil pulang orang-orang seperti ini agar bisa berkarya membangun Indonesia.

PUNA Wulung, Pesawat Tanpa Awak Asli Buatan Indonesia

Pesawat ini akan memperkuat sistem pertahanan dan keamanan nasional.

ddd

Senin, 29 April 2013, 16:25Muhammad Chandrataruna, Tommy Adi Wibowo

Sejak tahun 2004, Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT) telah mengembangkan Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) atau tanpa awak.

Di tahun 2013 ini, BPPT mulai menyiapkan program perintis industrialisasi untuk memproduksi PUNA secara massal.

Menurut Kepala BPPT, Marzan A Iskandar, untuk mendukung program PUNA perlu kerja sama antara regulator, industri, dan pengguna.

"BPPT telah berkerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia (DI), PT LEN Industri, dan Kementerian Pertahanan (Kemhan)," kata Marzan, saat ditemui di acara MoU kerja sama pengembangan dan Penerapan Teknologi Kedirgantaraan, di BPPT, Jakarta, hari ini.

Ia menjelaskan, BPPT bertindak sebagai pembuat teknologi, sementara PT DI sebagai yang memproduksi, PT LEN Industri bertugas untuk penerapan teknologi sistem kontrol. Sedangkan, Kemhan sebagai penggunanya.

"PUNA terbaru ini diberi nama PUNA BPPT01A-200-PA7 Wulung. Pesawat nirawak ini nantinya memiliki misi militer dalam pengawasan sistem pertahanan dan keamanan nasional," ujar Marzan.

Berbangga

Sementara itu, Andi Alisjahbana, Direktur Teknologi dan pengembangan Rekayasa PT Dirgantara Indonesia mengatakan, kerja sama ini sangat penting untuk kemajuan sistem inovasi nasional.

"Kerja sama ini akan memiliki program kelanjutan. Ke depan kami akan melakukan perluasan di bidang teknologi pertahanan, teknologi dirgantara, dan teknologi energi," kata Andi.

Ia pun menegaskan, PT DI akan selalu siap memproduksi barang-barang yang dibuat berdasarkan penerapan teknologi BPPT, sehingga manfaatnya dapat diperluas kepada masyarakat. "Ini adalah kolaborasi antara peneliti, industri, dan pengguna," ujar Andi.

Respons baik pun diberikan oleh Kemhan terhadap pembuatan PUNA Wulung. Menurut Darlis Pangaribuan, Direktur Teknik Industri Pertahan Kemenhan, selama ini penciptaan teknologi BPPT sangat jarang digunakan oleh Kemhan.

"Pasca ujicoba PUNA Wulung di Bandara Halim Perdana Kusuma pada Oktober tahun 2012, Kemenhan pun tertarik untuk menggunakan pesawat nirawak itu kebutuhan pengawasan oleh TNI," kata Darlis.

Meskipun teknologi PUNA Wulung masih kalah canggih dari pesawat nirawak buatan luar negeri, dia mengatakan, Kemenhan sangat bangga menggunakan produk buatan anak negeri.

"Ini untuk mendukung kemandirian produksi dalam negeri. Kami berharap ke depan, BPPT terus mengembangkan teknologi PUNA Wulung agar dapat digunakan secara maksimal oleh Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Republik Indonesia," kata Darlis.

Sampai akhir tahun, PUNA Wulung akan diproduksi sebanyak tiga unit. "Tahun depan, pesawat ini akan diproduksi lebih banyak lagi, untuk memenuhi permintaan dari Kemhan sebanyak satu skuadron," kata Marzan. (eh). Sumber : ViVANews

Di Asia Tenggara, Teknologi Pesawat Tanpa Awak Indonesia Lebih Maju

Ilustrasi

Di Asia Tenggara, Teknologi Pesawat Tanpa Awak Indonesia Lebih Maju

Iman Herdiana - Okezone

UAV buatan PT Aviator Teknologi Indonesia (ATI) diperlihatkan dalam
sebuah pameran Indo-Defense 2008 lalu.

Teknologi pesawat tanpa awak di Indonesia diklaim paling maju di kawasan Asia Tenggara. Misalnya dibandingkan dengan negara Malaysia dan Singapura.

"Malaysia masih di bawah kita. Bahkan dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya seperti, Singapura, kita masih lebih bagus," ungkap Ketua Jurusan Aeronautika dan Astronautika Fakultas Teknik Mesin Penerbangan (FTMD) Institut Teknologi Bandung (ITB), Taufiq Mulyanto, kepada Okezone, Sabtu (3/11/2012).

Sejak kemarin Jumat 2 November hingga Minggu 4 November mendatang, FTMD ITB menggelar kontes pesawat tanpa awak (Unmanned Aerial Vehicle/UAV) lewat Indonesia Aerial Robot Contest (IARC) 2012 di Lanud Sulaeman, Soreang, Kabupaten Bandung.

Menurut Taufiq, Singapura memang memiliki resource yang bagus. Namun jika ditelusuri, SDM-nya justru dari Indonesia, misalnya dari ITB. "Malaysia juga belum (UAV-nya belum maju), dapurnya di kita," tambahnya.

Mahasiswa peserta kontes UAV (pesawat tanpa awak)
  di ITB sedang bekerja (Foto: Iman Herdiana/Okezone)

Makanya dengan dihelatnya IARC 2012, semangat untuk mengembangkan teknologi pesawat tanpa awak di Indonesia makin meningkat. "Lewat event ini bendera kita harus terus berkibar," ujarnya.

IARC 2012 merupakan event tahunan FTMD ITB yang sudah digelar sejak 2008. Kali ini, IARC berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana acara dihelat di outdoor. Biasanya, IARC ITB digelar di ruangan FTMD ITB, Jalan Ganeca, Bandung. Sehingga tantangan peserta IARC kali ini akan lebih berat.

"Sekarang outdoor. Sebelumnya pada September kami telah melakukan workshop, dan survei tentang bagaimana jika dilakukan kontes outdoor. Sehingga kesiapannya sudah diperhitungkan," terangnya.

Ada tiga tujuan utama kenapa IARC. Kata Taufiq, intinya even ini ingin menumbuhkan spirit inovasi khususnya bidang UAV, bukan hanya sekedar kontes menang kalah.

Kedua, kata dia, diharapkan ada kolaborasi antara ilmu di perguruan tinggi dan sekolah tingkat SMA.

"Ketiga, ada proses, kita enggak lihat hasil akhir saja tapi penguasaan teknik UAV di Indonesia," ujarnya.

Menurutnya, teknologi UAV Indonesia tentu sangat jauh ketinggalan jika dengan UAV di negara maju misalnya Jepang.

Jika dihitung-hitung, teknologi UAV di negara maju sudah ada sejak 20 tahun lalu. "Ya ketika dibandingkan dengan kita, ibarat bayi dengan pelari. Jadi perlu investasi waktu supaya UAV di Indonesia maju. Di kita sendiri bentuk UAP baru ada 2004, kalau penelitiannya sejak 94," ceritanya.

Perkembangan dan Prospek UAV Di Indonesia

Pemanfaatan UAV di Indonesia pertama kali dirasakan manfaatnya saat melacak keberadaan sandera di pedalaman hutan Papua. saat itu operasi militer satuan khusus TNI AD, Kopassus, ditugasi melakukan operasi penyelamatan para peneliti Ekspedisi Lorentz'95 yang disandera Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Karena luasnya medan operasi di hutan Mapenduma, Jayawijaya, Kopassus meminta bantuan pesawat pengintai (UAV) dari negara lain, untuk mendeteksi keberadaan OPM. Pengintaian dilakukan untuk mengatur strategi penggelaran operasi militer.

Pemanfaatan UAV ternyata berhasil dengan baik, dalam pengejaran dan penyelamatan yang sukses dilakukan Kopassus. Keberhasilan penggunaan UAV ini adalah awal bangkitnya pengenalan pesawat intai portabel di TNI untuk dapat mengatur strategi pasukan di lapangan. Dan menjadi awal pemikiran akan teknologi pesawat intai portabel yang bisa digunakan untuk operasi militer. TNI menyadari selain menggunakan pesawat intai dan radar, ada gap yang belum tercover dan hanya bisa ditutupi oleh UAV.

Kemelut Pengadaan UAV

Pertengahan 2006, sejumlah perwira menengah (Pamen) TNI dikabarkan berkunjung ke produsen pesawat UAV, Israel Aircraft Industry (IAI) di Haifa, Israel. Pada 22 Oktober 2006 media Israel, Jerusalam Post, mengabarkan bahwa militer Indonesia tertarik untuk membeli salah satu produk UAV buatan IAI. Keputusan ini diambil setelah Pamen TNI mengamati kemampuan dan kehandalan beberapa UAV buatan IAI yang mampu beroperasi siang hingga malam. Setelah melakukan penilaian dan diskusi panjang dengan pihak produsen, akhirnya TNI memilih UAV jenis Searcher MK II untuk Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Pemilihan UAV jenis Searcher MK II oleh TNI berdasarkan pada keunggulan teknologi yang dimilikinya dan sudah terbukti tangguh (battle proven) dibandingkan dengan UAV sejenis dari negara lain.

Pembelian UAV sempat disamarkan dengan memanipulasi pembelian sarana pendukung alutsista TNI dari perusahaan Filipina, padahal barang tersebut berupa UAV berasal dari Israel.

Manipulasi pembelian UAV pun terdengar dan ditolak parlemen di Senayan. Menhan Juwono Sudarsono saat itu mengungkapkan bahwa pengadaan UAV berasal dari Israel adalah langkah realistik, mengingat kebutuhan BAIS yang memerlukan teknologi canggih yang handal.

Rencana ini marak diberitakan pers di Indonesia, sehingga masyarakat terutama kaum muslim di tanah air banyak yang menolak pembelian alutsista dari Israel, dengan melakukan demo di depan kedubes AS. Karena Israel dikenal negara penjajah yang menindas dan melanggar HAM di Palestina.

Lembaga riset militer intenasional, SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) dalam laporannya yang menyebutkan pembelian UAV ini dengan status uncertain (tidak pasti). Namun jadi atau tidak pembelian UAV ini, Informasi yang beredar TNI sedang menyiapkan satu skuadron UAV.

Meskipun rencana tersebut tidak jelas, UAV ditanah air akan menjadi tanggung jawab TNI AU dalam pengoperasian maupun pemeliharaan. Sedangkan tanggung jawab dalam penggunaannya berada dibawah Badan Intelijen TNI (BAIS).

Untuk pengoperasian wahana intelijen di Indonesia, Mabes TNI telah menyiapkan dana tambahan 16 juta dollar untuk membangun sarana dan prasarananya di Jakarta. Salah satunya adalah pusat komando dengan berbagai fitur pengintai canggih yang terhubung ke beberapa jaringan server. Sistem ini dikenal sebagai 'I3C' (Integrated Intelligence and Information center).

Jika proyek ini terealisasi semua perwakilan TNI diluar negeri (Atase Pertahanan) dapat terhubung jalur komunikasi secara realtime - online, jalur ini juga dilengkapi sistem pengacak signal (encrypto) pada sistem telekomunikasinya. Konsep ini diharapkan dapat memperkuat sistem keamanan jalur komunikasi sehingga sangat sulit disadap.

Selain itu pusat komando juga diproyeksikan mampu menggerakkan pasukan kemanapun diseluruh pelosok tanah air baik dipedalaman hutan maupun ditengah lautan. Bukan hanya jaringan komunikasi saja yang terpantau, lalu-lintas email, internet, data-link bahkan situs jejaring sosial semacam facebook dan lainnya dapat dimonitor secara online. Semua ditempuh demi keamanan dan keselamatan negara, salah satu pejabat TNI menyebut perangkat ini sebagai total-defence.

 UAV Nasional

Penelitian dan pengembangan (litbang) UAV di Indonesia telah lama dilakukan. Pertama kali yang merintis teknologi ini adalah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pada tahun 1999. Almarhum Prof Dr Said D Jenie merupakan salah seorang penggerak hadirnya UAV di Indonesia. Beliau yang pertama kali mencanangkan peta jalan bagaimana Indonesia mengembangkan pesawat tanpa awak (UAV).

Awal-awal pengembangan UAV oleh BPPT dimulai dengan pembuatan target drone untuk sasaran tembak TNI. Seiring dengan itu dibuat juga wahana tanpa awak bernama Rutav single boom dan double boom berkerjasama dengan PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Namun karena memburuknya kinerja PT DI saat itu mengakibatkan proyek ini tertunda.

Lalu BPPT melakukan riset sendiri dengan membuat beberapa prototipe PUNA (Pesawat Udara Nir Awak). Hingga kini BPPT sudah memproduksi 10 unit, generasi pertama tercipta PUNA degan tiga varian, yaitu Wulung (2006), Pelatuk dan Gagak (2007). BPPT lalu mengembangkan PUNA generasi kedua, dengan nama Alap-alap dan Sriti.

UAV BPPT-01A Wulung.

Untuk mewujudkan berbagai macam prototipe PUNA, BPPT berkerjasama dengan pihak swasta, PT Aviator Teknologi Indonesia dan UKM Djubair OD yang mempunyai bengkel pesawat di kawasan Pondok Cabe, Tangerang.

Prototipe pertama UAV nasional diperkenalkan ke umum pada pameran Indo-defence 2004 di PRJ Kemayoran, Jakarta. Saat itu Industri Pertahanan Indonesia (IPI) menampilkan UAV berbobot 35 kilogram dengan panjang 2,5 meter dan rentang sayap mencapai 5 meter. UAV tersebut belum diberi nama, hanya terdapat tulisan 'Departemen Pertahanan'.

Badan UAV berbentuk seperti ujung pensil dan panjang. Sedangkan di bagian belakang terdapat mesin piston mini, lengkap dengan propeler yang menjadi tenaga penggerak utama. Untuk kepentingan pengintian, dibawah pesawat dipasang kamera mini. Sedangkan untuk mengirim hasil pengintaian digunakan antena yang terhubung dengan satelit melalui sinyal GPS.

Soal kemampuan, UAV mampu mengudara selama 3 jam tanpa mengisi bahan bakar. Selain itu, mampu terbang hingga ketinggian 3.000 kaki atau sekitar 1.000 meter. Sedangkan untuk jarak terbang, UAV dikontrol melalui Ground Control Station pada jarak 20 kilometer.

Menurut Direktur Teknologi dan Industri Dirjen Sarana dan Pertahanan (Ranahan) Dephan Suwendro, UAV merupakan salah satu hasil pengembangan teknologi paling mutakhir Indonesia. Suwendro menjelaskan, UAV baru rampung dikembangkan akhir 2003 lalu.

UAV Sriti buatan BPPT

Ia juga menjelaskan, research and development untuk membangun UAV tersebut membutuhkan waktu 3 tahun. "Saat ini UAV siap diujicobakan untuk melaksanakan tugas-tugas pengintaian," kata perwira berbintang satu ini. Soal dana, Suwendro menjelaskan, proyek UAV menelan dana Rp 7 miliar. "Saat ini kita memiliki 5 pesawat intai tanpa awak," terangnya.

Puna Sriti

Suwendro juga mengakui, pembuatan pesawat tanpa awak ini diilhami dari pesawat sejenis buatan Amerika Serikat. Namun UAV ini dilakukan penyesuaian, khusus dengan kepentingan tugas di Indonesia. Menurut Suwendro, UAV dirancang khusus untuk menunjang tugas-tugas tempur Komando Strategis TNI AD (Kostrad). "Karena itu, mereka yang dibidik sebagai pasar bagi UAV ini," terangnya.

Masih dalam rangka uji coba prototipe, pada Mei 2006 Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menyerahkan 5 unit UAV kepada Panglima TNI yang merupakan hasil pengembangan bersama Litbang Dephan, PT DI, PT Pacific Teknology, PT Pindad dan PT LEN. Pembuatan dan Pengembangan UAV Indonesia ini dibiayai oleh Kredit Ekspor.

Dari sini Dislitbang TNI coba menggali dan mengembangkan potensi serta kebutuhan teknis yang diinginkan untuk penyempurnaan UAV dalam negeri, seperti penggunaan jenis sensor, elektronik, mesin pesawat dan lain sebagainya.

"Kita masih perlu waktu dan dana besar untuk bisa mengembangkan pesawat tanpa awak bagi kepentingan militer sekaligus komersial. Untuk meng-up grade prototipe yang sudah ada saja, kita masih perlu kajian lagi dan itu perlu waktu dan dana besar," kata Juwono.

Dalam pengembangan UAV Balitbang Dephan berkerjasama dengan PT Uavindo Nusantara sempat merancang prototipe UAV khusus untuk kepentingan militer dengan nama Close Range Surveilance (CR-10). CR-10 ini dirancang untuk keperluan misi pemantauan dan pengintaian, dan tergolong kelas Low Altitude, Short range UAV. CR-10 menggunakan dua sistem pengendalian yakni unit udara dan unit stasiun darat. Meski telah menjalani beberapa ujicoba, CR-10 dengan avionik buatan dalam negeri ini gagal dikembangkan.

PUNA

Banyak kemajuan pesat yang dilakukan BPPT, salah satunya kendali terbang terintergrasi (auto-pilot) dimana sistem kontrol berupa heading, bearing, altitude dan lainnya mampu di input-by-system kedalam 'otak' PUNA.

Pengoperasian PUNA BPPT dilakukan dari sebuah stasiun pengontrol yang secara realtime menerima hasil pengamatan untuk selanjutnya dikirimkan ke posko komando kemudian mengirimkan datalink via satelit yang mampu diterima langsung di Jakarta. Selain itu unit Ground Control Station (GCS) PUNA mampu mengendalikannya secara manual melewati garis batas horizon (40-60 km). Rencananya tahun 2009 jarak jangkau PUNA akan ditingkatkan hingga mencapai 120 km dengan ketinggian operasional hingga 2.300 meter.

Berkat kemampuan PUNA ini, dikatakan cocok untuk misi pengintaian, pemotretan atau kegiatan militer lainnya. PUNA ditenagai mesin 'Limbach' buatan Jerman berbahan bakar oktan tinggi (Pertamax Plus), dengan kapasitas tangki hingga 40 liter. Dalam ujicobanya PUNA memerlukan konsumsi bahan bakar sekitar 9 liter untuk 1 jam penerbangan.

Pengembangan UAV Swasta Nasional 

Oktober 2006, pemerintah dikabarkan telah mengalokasikan 5 juta dollar AS untuk pembelian UAV dari Israel jenis Searcher Mk-II. Jenis UAV ini memang unggul secara teknologi dan yang jelas sudah battle proven. Mampu terbang selama 15 jam dengan jarak jangkau hingga 250 km serta mampu terbang hingga 20.000 kaki. Dengan daya beban hingga 100 kg, UAV Israel ini dapat membawa kamera TV resolusi tinggi, serta Automatic Video Tracker yang sangat dibutuhkan dalam sebuah operasi militer. Namun kelanjutan rencana ini tidak bisa diketahui karena kemudian mengundang demo penolakan produk Israel.

30 Mei 2006, Menhan sudah menyerahkan 5 UAV kepada TNI hasil produksi bersama PT DI, PT Pacific Technology, PT Pindad dan LEN. Akhir April 2009, TNI juga terus melakukan uji coba lanjutan meliputi uji manuver, low speed performance, low altitude capability dan recovery. Bila berhasil, berikutnya adalah uji coba sistem termasuk monitoring dan pengiriman data dan pengendalian dari Command Post Cabin.

Melihat fakta di atas sepertinya pemerintah sudah melirik UAV sebagai teknologi militer masa depan.

Yang jadi masalah sekarang adalah jangan sampai ahli-ahli dan industri UAV kita hanya melongo dan menjadi penonton saja dari UAV-UAV yang nanti akan beterbangan di langit kita. Jangan sampai kita mengulangi kebodohan pemerintah dulu terhadap teknologi GSM. Saat itu kita sudah memiliki ahli-ahli yang menguasai teknologi GSM tapi pemerintah lebih suka mengimpor handphone dan teknologi GSM sehingga sekarang kita hanya bisa menjadi konsumen belaka sehingga duit kita lari semua ke Finlandia (Nokia), Korea Selatan (Samsung) maupun Cina.

UAV Helikopter buatan dalam negeri antara lain dimanfaatkan untuk pengambilan gambar dari atas oleh TV swasta nasional seperti laporan lalu lintas.

Kalau Anda masih meragukan otak kita dalam urusan UAV, cobalah berkunjung ke Bandung. Di kota ini berderet industri swasta yang bergerak di bidang pengembangan UAV seperti Globalindo Technology Services Indonesia, Uavindo, Aviator, dan Robo Aero Indonesia. Juga ada perusahaan berbasis aeromodelling sebagai pemasok suku cadang UAV seperti Telenetina dan Bandung Modeler.

UAV KUJANG diproduksi oleh PT. GTSI

PT Dirgantara Indonesia, sebenarnya memiliki sumber daya yang lebih dari cukup untuk urusan UAV, wong membuat pesawat saja bisa.Tapi sayang, PT DI baru bisa menghasilkan prototipe UAV kelas ringan dengan nama RUTAV. Alasan utama adalah tiadanya dana.

PT Globalindo Technology Services Indonesia (GTSI) didirikan oleh Endri Rachman, mantan karyawan PT DI yang hijrah ke Malaysia menjadi dosen di Universiti Sains Malaysia. Beliau dan bersama sesama mantan karyawan PT DI mendirikan perusahaan PT GTSI. UAV perdananya adalah Kujang , mampu membawa muatan kamera survaillance 20 kg, lama terbang 2-3 jam dengan kecepatan maksimal sampai 150 km/jam. Ironisnya, peminat pertama UAV Kujang ini adalah Malaysia, bukan pemerintah Indonesia.

Selain UAV Kujang, PT. GTSI telah berhasil menbuat pesawat UAV lainnya seperti UAV Keris dan UAV Bumerang.

SS-5 diproduksi oleh PT.UAVINDO

PT Uavindo sudah mengembangkan UAV sejak 1994 di mana dimulai dengan berkumpulnya para insinyur lulusan Teknik Penerbangan ITB dengan dimotori Dr Djoko Sardjadi. Produk pertamanya adalah SS-5 (SkySpy-5) di tahun 2003 yang kemudian menjadi UAV lokal pertama yang dioperasikan oleh militer, lengkap dengan Ground Control Station yang ditempatkan pada sebuah truk Perkasa keluaran Texmaco. SS-5 ini mampu terbang selama 2-3 jam dengan jarak sampai 25 km untuk fungsi survaillance melalui kamera yang dibawanya. Saya tidak tahu apakah TNI masih menggunakan produknya (selanjutnya ada pengembangan ke SS-20), tapi ironisnya Malaysia memesan UAV SM-75 dari perusahaan ini.

PT Aviator, dibentuk oleh beberapa mantan karyawan PT Uavindo. Produk unggulannya adalah SmartEagle II , mampu terbang selama 6 jam dengan jarak maksimum 300 km. Bisa diadu dengan Searcher Mk II dari Israel, hanya sayangnya berat muatan maksimum hanya sampai 20 kg, bandingkan dengan beban 100 kg yang mampu dibawa oleh Searcher Mk II. Sekarang PT Aviator menggandeng Irkuts dari Rusia untuk memasarkan produk secara bersama.

Smart Eagle II diproduksi oleh PT. AVIATOR

PT Robo Aero Indonesia (RAI) didirikan oleh beberapa dosen ITB yang melihat peluang besar bisnis UAV di dalam maupun luar negeri. Mereka sudah membuat prototipe UAV dengan jarak operasional 20 km, 50 km dan 100 km secara otonomi .

UAV buatan mahasiswa Teknik Penerbangan ITB sudah mampu unjuk gigi dengan menjuarai kontes UAV di Taiwan dan Korea Selatan.

BPPT juga sudah membuat beberapa prototipe UAV yang dalam produksi dan pemasarannya menggandeng PT Aviator dan UKM Djubair OD di Tangerang.

Yang membuat saya bangga, kalau Anda membaca The UAV Market Report: Forecast and Analysis 2008 – 2018, Indonesia ditempatkan di posisi terhormat sebagai salah satu produsen UAV di Asia Pasifik dengan produk yang dituliskan di laporan tersebut adalah PUNA (keluaran BPPT), Smart Eagle I & II (keluaran PT Aviator) dan SS-5 (keluaran PT Uavindo)

Sebagai penutup tulisan ini marilah kita hitung-hitungan. Untuk membeli sebuah pesawat patroli maritim sekelas CN-235 MPA butuh dana 30-35 juta dollar AS. Dengan dana yang sama kita bisa beli 6-7 buah UAV dari Israel lengkap dengan GCS, kamera dan sistem pendukungnya. Berarti kita sudah bisa membentuk 1 skuadrom UAV lengkap. Kalau dana itu dipakai untuk membeli UAV lokal dengan spesifikasi standar, kita bisa membeli 20-30 UAV intai, berarti bisa membentuk 3-4 skuadron intai.

Coba kalau Patroli Bea Cukai di Kepulauan Riau dan Selat Malaka menggunakan UAV, pastilah penyelundupan dari Singapura dan Malaysia ke pantai timur Sumatera bisa banyak dicegah.

Demikian pula seandainya kapal patroli DKP (Departemen kelautan dan perikanan) di laut Natuna, laut Aru, laut Banda maupun Selat Sulawesi dilengkapi UAV pastilah pencurian ikan bisa ditindak dengan biaya yang lebih murah. Bukan seperti tahun lalu, baru tender pengadaan kapal patroli saja sudah ada korupsi.

Kalau Anda cermat, beberapa bulan belakangan ini MetroTV sudah mulai menggunakan UAV untuk siaran langsung saat penggebrekan teroris di Jatiasih, Temanggung dan Jebres Solo, juga saat liputan mudik lebaran yag lalu. Jadi UAV ini akan semakin memasyarakat, sayang kalau orang-orang bule dan para tengkulak (baca: importir) yang dapat untung dari negeri ini seperti kasus-kasus teknologi sebelumnya.

Ditulis dari berbagai sumber, antara lain tulisan Dipl.-Ing. Endri Rachman dari Kompasiana - Internet online.